Pondok Pesantren Suryalaya
Penampakan Salah Satu sudut Pondok Pesantren Suryalaya

Program OPOP Ridwan Kamil Untuk Kemajuan Pesantren Terhambat Oleh Hal Ini

Posted on

Program yang diluncurkan oleh Ridwan Kamil untuk kemajuan pesantren mendapatkan respon positif. Dari pihak pengasuh pesantren juga memberikan imbal balik dan apresiasi. Mereka juga meminta perhatian pemerintah, khususnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serius dalam program OPOP (One Pesantren One Product). Ide yang sangat baik untuk mengembangkan ekonomi lewat pesantren. Pengasuh pesantren juga meminta perhatian dari Gubernur terkait terbentuknya asosiasi ekonomi pesantren.

Hal ini diungkapkan kepada Panitia Khusus (Pansus) VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Asep Wahyuwijaya ketika berkunjung ke beberapa pondok pesantren di Jawa Barat. Pengasuh Pesantren mengapresiasi dan meminta keseriusan Ridwan Kamil terkait OPOP. Diantaranya dengan membentuk asosiasi ekonomi pesantren.

Asep Wahyuwijaya mendatangi pondok pesantren dengan satu misi terkait Raperda pengembangan pesantren di Jawa Barat. Sebelumnya telah mencuat rancangan peraturan daerah tentang pengembangan pesantren di Jawa Barat.

Seperti dikutip dari pikiran-rakyat.com Selasa 30 Juni 2020. Asep berkata, ” Dari hasil silaturahmi dengan beberapa pengurus pondok pesantren di Jawa Barat, dalam memperkaya materi dan substansi Raperda Pengembangan Pesantren ini, kami mendapatkan masukan dari para pengurus pondok pesantren. Keinginan para pengurus pesantren ini justru ingin menjadikan pesantren mandiri secara ekonomi, sekaligus dapat menjadi pusat perputaran ekonomi umat dengan membentuk semacam serikat atau asosiasi ekonomi pesantren,”.

Baca Juga: Himbauan Ganjar Pranowo Untuk Warga Jawa Tengah Terkait Covid19 Bikin Baper

Asep berharap masukan dari para pengasuh dan pengurus pesantren di Jawa Barat mendapatkan payung dari Peraturan Daerah terkait Pengembangan Pesantren di Jawa Barat. Pesantren merupakan sektor strategis untuk membangun ekonomi rakyat. Asep juga ingin hal ini segera difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.