Pesantren Diizinkan KBM Tatap Muka di Bogor

Kegiatan Belajar Mengajar atau KBM di pondok pesantren sudah diperbolehkan. Tidak lagi secara daring, tetapi sudah diperbolehkan bertatap muka. Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat memperbolehkan kegiatan tatap muka di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kendati begitu, adaptasi kebiasaan baru (AKB) tetap diberlakukan.

Dikutip dari ayobogor.com, Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan, “Aktivitas sekolah dan pendidikan keagamaan melakukan pembelajaran online (dari rumah), kecuali pondok pesantren dan pendidikan tinggi,”Jumat (3/7).

Ada Syarat yang harus Dipenuhi oleh Pondok Pesantren

Walaupun sudah diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Namun, pihak pondok pesantren memiliki kewajiban. Diantaranya membuat surat pemberitahuan untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor. Setelah itu baru diperiksa kelengkapan untuk penerapan protokol kesehatan standar. Jadi bukan berarti dibebaskan, tetapi tetap harus mengikuti tahap. Agar semuanya kembali dan tetap sehat.

Protokol kesehatan juga diterapkan. Diantaranya cuci muka, dan jaga jarak (physical distancing). Selain itu juga pesantren diwajibkan memberikan edukasi dan sosialisasi terkait protokol kesehatan. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan di Kabupaten Bogor juga mengingatkan agar selalu berkoordinasi dengan tim.

• Rumah Unik Milik Ridwan Kamil Disewakan, Ini Tarifnya
• Kisah Hafid Memecahkan Celengan di depan Polisi Untuk Donasi Penanganan Covid 19
• Program OPOP Ridwan Kamil Untuk Kemajuan Pesantren Terhambat Oleh Hal Ini
• Watu Jengger Cipari Kebagian PDP Covid 19
• Ganjar Pranowo Berkunjung Ke Ponpes Tegalrejo Terungkap Hoby Gus Yusuf

Disambut Baik Oleh MUI Kabupaten Bogor

KH Ahmad Mukri Aji selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor. Mendukung dan siap membantu gugus tugas kebijakan bupati. MUI Kabupaten Bogor juga siap membantu mengawasi kelengkapan protokol kesehatan di pondok pesantren.

“Alhamdulillah sudah kita nanti-nantikan pembukaan kembali pondok pesantren. Kami siap membantu pada dasarnya, karena ada Kementerian Agama juga yang berwenang untuk pesantren,” tutur Ahmad.